Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat
Bidang I - Pengelolaan Hutan Lestari
SubBidang:
- Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan;
- Perhutanan Sosial;
- Multiusaha (RIL-C dan ENR).
Penguatan Tata Kelola Hutan Produksi dan Hutan Lindung Provinsi Sumatera Barat dalam rangka Akselerasi Pencapaian Indonesia’s FOLU Net Sink 2030
Periode Pelaksanaan
Maret 2024 – Desember 2025
Total Alokasi Anggaran
Rp 5.000.000.000,-
Sumber Pendanaan
Dana Kerjasama Indonesia – Norwegia Tahap Kesatu
- Pencegahan Karhutla;
- Pengembangan usaha Perhutan Sosial dan Hutan Adat;
- Kemitraan Lingkungan;
- Peningkatan usaha jasa lingkungan hutan produksi dan HHBK.
- Patroli Kebakaran Hutan dan Pemadaman Kebakaran Hutan bersama Satgas Dalkarhutla di 20 lokasi rawan Karhutla.
- Sosialisasi kebakaran hutan di 20 lokasi di wilayah kelola KPH pada tahun 2024 dan 10 lokasi di tahun 2025
- Tersusunnya Buku Pengendalian Kebakaran Hutan
- Bimtek Pengendalian Kebakaran hutan untuk Anggota MPA di 3 lokasi
- Pengadaan alat pengolahan HHBK sebanyak 7 Unit
- Alat Packaging Madu sachet 3 unit
- Depot Air Minum isi Ulang 2 unit
- Alat Pengolah Sirup Pala 2 unit
- Pengadaan Alat sarana Prasarana Ekowisata:
- Perahu arung jarum standart rafting 5 unit
- Glamping 5 unit
- Penguatan Kelompok Usaha Perhutanan Sosial Sumatera Barat sebanyak 100 orang berasal dari KUPS Gold (68 Unit).
- Sekolah Lapang dalam rangka peningkatan kelola kelembagaan kelompok perhutanan sosial pemanfaatan HHBK Rotan di HKm Simatalu Kabupaten Mentawai sebanyak 40 orang dari 7 unit kelompok HKm dan Hutan Adat di Kebupaten Mentawai
- Tersedianya 15,000 batang bibit Produktif (HHBK)
- Peningkatan kompetensi tenaga teknis pengelolaan hutan lestari sebanyak 25 orang
- Prakondisi (20%)
Focus Group Discussion untuk merumuskan kegiatan super prioritas dari Rencana Sub Nasional Indonesia’s FOLU Net Sink 2030 Provinsi Sumatera Barat, pada beberapa lokus prioritas utama. - Implementasi (60%)
Implementasi kegiatan berdasarkan hasil rumusan di tahapan prakondisi. - Monitoring dan Evaluasi (20%)
Membangun sistem dan mekanisme monitoring dan evaluasi implementasi Indonesia’s FOLU Net Sink 2030 di Provinsi Sumatera Barat.
- KPHL Pasaman Raya (Unit I);
- KPHL Agam Raya (Unit II);
- KPHL Sijunjung (Unit V);
- KPHP Mentawai (Unit X dan Unit X);
- KPHL Hulu Batanghari (Unit VII);
- KPHP Pesisir Selatan (Unit IX);
- Pemerintah (Kementerian / Lembaga atau Pemerintah Daerah);
- Masyarakat Pelaku Usaha Pemanfaatan Hutan.
